Sabtu, 24 Oktober 2026

CIBINONG,INFOCOM BOGOR – Bupati Bogor Rudy Susmanto memperkuat sinergi bersama jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor dan pelaksana di lapangan untuk mempercepat penyelesaian Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah yang masih dalam pengerjaan. 

Langkah ini merupakan tindak lanjut rapat koordinasi bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, melalui rapat yang digelar di Ruang Soekarno-Hatta, Cibinong, Sabtu (24/10/2026).

Rapat tersebut menjadi momentum untuk mengevaluasi progres pelaksanaan, mengidentifikasi kendala di lapangan, serta memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah dan pihak terkait agar seluruh bantuan dapat segera diwujudkan menjadi hunian yang layak bagi masyarakat penerima manfaat.

Bupati Bogor Rudy Susmanto menyampaikan apresiasi kepada Presiden RI Prabowo Subianto dan Kementerian PKP atas kepercayaan serta alokasi 10.000 unit bantuan perbaikan rumah bagi masyarakat Kabupaten Bogor pada 2026.

“Terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Kementerian PKP atas perhatian dan kepercayaan yang diberikan kepada Kabupaten Bogor. Ini adalah amanah yang harus kita tuntaskan bersama agar masyarakat segera merasakan manfaatnya dan memiliki hunian yang layak,” ujar Rudy.

Ia menegaskan, percepatan penyelesaian program membutuhkan komitmen dan kerja bersama seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, jajaran kecamatan, tenaga pendamping, hingga pelaksana di lapangan. Pemerintah Kabupaten Bogor akan terus memperkuat koordinasi dan pemantauan agar proses perbaikan rumah berjalan optimal dan sesuai ketentuan.

Melalui penguatan sinergi ini, Pemerintah Kabupaten Bogor berkomitmen mengawal penyelesaian pekerjaan BSPS hingga akhir tahun 2026, sehingga bantuan yang telah dialokasikan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya hunian yang layak di Kabupaten Bogor.

Sementara itu, perwakilan Kementerian PKP RI, Sarmentua Sinaga, dalam pemaparan program menyampaikan bahwa Kabupaten Bogor memperoleh alokasi 10.000 unit BSPS, meningkat signifikan dibandingkan tahun 2025 yang sebanyak 1.346 unit. 

Alokasi tersebut menjadi bagian dari perhatian pemerintah pusat terhadap kebutuhan penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Bogor.

Berdasarkan paparan Kementerian PKP, hingga 23 Oktober 2026, sebanyak 7.087 unit telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (SK PPK) dan dana bantuan telah disalurkan ke rekening penerima. 

Sementara itu, progres fisik yang tercatat selesai masih perlu dipercepat, dengan sebagian penerima lainnya tengah menjalani proses pengerjaan dan pengiriman material.

Kementerian PKP juga menekankan bahwa program BSPS tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas hunian masyarakat, tetapi turut menggerakkan perekonomian lokal melalui keterlibatan tenaga kerja, tukang, serta toko penyedia bahan bangunan. 

Karena itu, percepatan pelaksanaan fisik dan pengawasan bersama menjadi hal penting agar manfaat program dapat dirasakan secara optimal