Jumat, 23 Okt 2026
Home
Search
Menu
Share
More
MEDIA ONLINE INFOCOM BOGOR.CO.ID, TAJAM, LUGAS, UPDATE, INDEPENDEN, DAPAT DI PERCAYA. NOMOR : AHU-040723.AH.01.30.TAHUN 2025
INFOCOM BOGOR pada Politik
18 Sep 2026 13:03 - 2 menit reading

Miris Pemkab Bogor Darurat Korupsi Masyarakat Bogor Desak KPK  Usut tintas dan tolak Inpunisasi

Jumat 18 September 2026.

Cibinong, infocom bogor,– masyarakat kabupaten bogor melalui perwakilan  Forum Alumni BEM Bogor Raya (FABEM) desak Praktik korupsi di Kabupaten Bogor agar di usut tuntas sampai ke akar-akar nya.

Korupsi dikabupaten bogor yang semakin menggila mengakibatkan memicu kemarahan publik yang meluap.

Melalui Forum Alumni BEM Bogor Raya (FABEM) menerbitkan pernyataan sikap keras bertajuk “Bogor Darurat Korupsi, Bogor Tidak Beriman Bogor 10/08/2026 .

Menuding birokrasi dan pembuat kebijakan terjangkit praktik korupsi, suap, hingga nepotisme yang merampas hak rakyat dan menghancurkan tatanan pemerintahan.

Dalam rilis yang dikeluarkan, organisasi ini menegaskan: Kabupaten Bogor bukan lagi wilayah yang sejahtera, melainkan wilayah yang terus-menerus dikhianati oleh kekuasaan. Setiap rupiah APBD disalahgunakan, proyek-proyek rakyat dijadikan alat pengerukan keuntungan pribadi, dan transaksi jual beli jabatan yang menjadi hal lumrah di lingkungan Pemkab Bogor.

Kritik tajam ditujukan pada rentetan kasus korupsi yang melibatkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), hingga BPN Kabupaten Bogor — yang tiga minggu lalu digeledah KPK. Ironisnya, hingga kini belum ada satu pun nama tersangka yang ditetapkan.

“KPK adalah lembaga independen yang bebas dari pengaruh pihak mana pun. Sikap lamban dan penundaan penetapan tersangka dalam skandal korupsi di Kabupaten Bogor hanya akan meruntuhkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia,” tegas pernyataan itu.

Lima Tuntutan Tegas yang Tak Bisa Ditawar

1. Usut tuntas segala dugaan korupsi di Kabupaten Bogor tanpa terkecuali.
2. Tangkap dan adili para koruptor yang merugikan uang rakyat.
3. Tolak segala upaya intervensi politik dalam penanganan kasus korupsi.
4. Bongkar jaringan korupsi yang diduga melibatkan Bupati bogor hingga elit Politik.
5. Desak KPK segera menetapkan tersangka dan tegas menolak impunitas.

Ultimatum 3×24 Jam ke KPK

FABEM memberikan tenggang waktu 3×24 jam kepada KPK untuk segera menetapkan tersangka. Jika diabaikan, ancaman tak main-main:

“Apabila tuntutan kami tidak dipenuhi, maka kami akan kembali dan meningkatkan eskalasi ke tingkat nasional dengan jumlah yang jauh lebih besar.”ucap Frans kordinator aksi demo .